• Guru SD Juga Memanfaatkan TIK

    Seorang guru harus selalu belajar untuk meningkatkan profesionalisme. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru adalah dengan menguasai Teknologi Informasi...

  • Sudut Baca Kreatif Kelas V Putri

    Video ini berisi tentang sudut baca yang dibuat oleh Kelompok Putri Kelas V TP. 2016/2017 SDN 001/XI Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Sudut baca yang dibuat dengan penuh kreatifitas ini...

  • Menghargai Keputusan Bersama

    Materi Pokok: Menghargai Keputusan Bersama Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas/ Semester: V/ II A. PENGERTIAN KEPUTUSAN BERSAMA Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan...

Tampilkan postingan dengan label PKn. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PKn. Tampilkan semua postingan

Selasa, 26 September 2017

Pengertian dan Pentingnya Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah

Materi Pokok           : Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah
Sub Materi                 : Pengertian dan Pentingnya Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester    : V/ I


Sumber: commons.wikimedia.org
Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 hasil amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Aturan hukum merupakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Itu semua akan berjalan dengan sempurna apabila peraturan perundangundangan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga.

Pentingnya Peraturan Perundang-undangan

Masih banyak orang yang tidak memahami arti dan pentingnya sebuah peraturan. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik. Namun demikian, masih banyak yang belum bisa menjalankan dan menaati aturan yang ada. Terkadang masih banyak yang hanya menuruti kemauannya sendiri.

Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tidak menaati peraturan. Ada yang meninggal karena kecelakaan tanpa memakai helm. Ada yang kena korban tabrak lari. Masih banyak lagi peristiwa korban jiwa yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap aturan.

Apa sebenarnya pentingnya peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundangundangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua, pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, 10 November 2001. Keempat, tanggal 10 Agustus 2002.

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah meliputi:
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.


Contoh Peraturan Perundang-undangan

Materi Pokok           : Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah
Sub Materi                 : Contoh Peraturan Perundang-undangan
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester    : V/ I

Sumber: commons.wikimedia.org
Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk pemberantasan tindak korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab I pasal 3: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Apa sebenarnya korupsi itu? Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud “Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara nyata melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak pidana korupsi banyak merugikan negara. Selain kerugian biaya, juga kerugian moral. Dana yang semestinya untuk biaya pembangunan, biaya pendidikan, biaya menyantuni fakir miskin, bahkan untuk bencana alam, terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berapa banyak kerugian negara yang harus ditanggung akibat tindak korupsi yang dilakukan Edi Tansil? Selain itu di negara yang banyak terjadi tindak korupsi akan mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Untuk pemberantasan korupsi ini, masyarakat juga diharapkan dapat berperan serta. Bahkan bagi masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dilindungi. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”

Bagi masyarakat yang telah berjasa berperan aktif dalam mencegah tindak pidana korupsi akan mendapat penghargaan. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab V Pasal 42 berbunyi: “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika

Tahukah kamu tentang narkotika? Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika telah banyak merusak masa depan anak bangsa.

Persoalan narkotika manjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Lewat narkotika inilah masa depan bangsa dihancurkan, yaitu melalui generasi mudanya. Jika generasi muda sudah menjadi pecandu narkoba, maka masa depan bangsa akan suram. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi penanam, penjual, maupun pemakai dengan ancaman pidana. Hal ini tampak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab XII, pasal 78 sampai 99.

Peran serta masyarakat dalam tindak pencegahan sangat dibutuhkan. Sebagaimana pada Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Bab IX pasal 57 menyebutkan, “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.”

Pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang memberikan laporan. Saat ini bermunculan pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak untuk memberantas peredaran narkotika. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa melakukan upaya pencegahan peredaran narkoba. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah yang harus pula didukung oleh semua lapisan masyarakat. Narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki jaringan internasional. Untuk itulah dibutuhkan keseriusan dalam menangani masalah ini agar generasi muda bangsa terselamatkan dari pengaruh narkotika dan obat terlarang lainnya.

Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak

Pajak meliputi semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai. Selain pemerintah pusat, ada juga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Peraturan tentang pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000.

Siapa sebenarnya yang disebut wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Pemasukan negara Indonesia banyak dari pajak. Pembangunan Negara ini banyak didanai oleh hasil pajak.

Untuk itulah, setiap warga diharapkan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak yang dikumpulkan dari rakyat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan untuk kepentingan rakyat juga. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun kenyataannya masih banyak yang kurang sadar akan kewajiban membayar pajak.

Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak

Untuk melindungi anak-anak yang kurang beruntung itu, diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002. Mengapa harus ada undangundang tentang perlindungan anak? Undang-Undang ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur kehidupan anak Indonesia dan menjamin hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan layak sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur pulamengenai perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi kepada anak. Telah kamu ketahui bersama bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki peran utama untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya yang sampai menimbulkan korban adalah karena pelanggaran terhadap lalu lintas. Ada yang tidak memakai helm, kecepatan yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Semua ini merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berakibat buruk bagi pengendara.

Jika Undang-Undang yang sudah dibuat dipatuhi, maka akan tercipta suasana yang baik. Namun terkadang masih banyak yang melanggar undang-undang yang dibuat. Maka akibatnya adalah terjadi musibah yang tidak diinginkan.

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Materi Pokok           : Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Sub Materi                 : Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester    : V/ I

Sumber: id.wikipedia.org
Berbagai Pemberontakan Setelah Indonesia Merdeka

Setelah berjuang bersama-sama dan mampu mencapai kemerdekaan, terkadang muncul dari kelompok-kelompok tertentu untuk berkuasa. Ada yang muncul dari daerah tertentu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pula yang muncul dari partai untuk menguasai Negara yang sudah terbentuk. Masih banyak lagi golongan yang ingin berkuasa setelah merdeka.

Pemberontakan demi pemberontakan dapat digagalkan. Semua itu tidak lepas karena kokohnya persatuan dan kesatuan. Kokohnya persatuan dan kesatuan tidak mampu dikoyak berbagai pemberontakan. Satu per satu para pemberontak berhasil digagalkan. Namun demikian, kamu harus tetap waspada. Masih banyak kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai negara yang kaya raya ini. Berbagai kerusuhan terjadi saat ini. Aksi terorisme di berbagai daerah juga masih mengancam. Semua itu merupakan tantangan yang harus diwaspadai agar Negara Kesatuan Republik
Indonesia tetap utuh.

Sikap untuk Tetap Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemerdekaan yang diraih sejak 17 Agustus 1945 sudah dibayar mahal oleh para pahlawan yang gugur dalam meraih kemerdekaan. Mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka hanya ingin Negara Indonesia merdeka. Untuk itu jangan disia-siakan kemerdekaan ini. Mari kemerdekaan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kamu sebagai pelajar, maka kemerdekaan diisi dengan belajar sungguh-sungguh. Belajar untuk saling memahami orang lain, serta belajar untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Anak-anak belajar untuk berempati, yaitu memiliki tenggang rasa.

Pancasila sebagai Dasar Negara selalu dijadikan pedoman. Masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berperikemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, memiliki jiwa demokrasi, dan selalu menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, maka akan tetap terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai Pancasila perlu diamalkan dengan menciptakan kerukunan antar sesama. Kerukunan ini dapat dijadikan modal untuk tetap menjaga keutuhan bangsa. Meskipun banyak kelompok yang ingin merongrong negeri ini, namun dengan persatuan dan kesatuan, semua akan teratasi dengan baik.

Jika keutuhan bangsa ini terwujud dengan baik, apapun tantangan akan dihadapi bersama. Tidak peduli tantangan itu datangnya dari luar. Untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman negara lain, Indonesia memiliki tentara. Tentara ini berperan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap waktu, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara berpatroli, terutama di perbatasan. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai ada negara lain yang datang lagi untuk mencoba menguasai dan menjajah tanah ini.

Sebagai seorang pelajar, kamu perlu menjaga agar kebersamaan yang sudah dirintis oleh para pendahulu bangsa ini tidak tercerai-berai. Kebersamaan yang digalang mulai tahun 1908 hingga mencapai sebuah cita-cita kemerdekaan harus tetap terwujud sehingga bisa kamu rasakan sampai saat ini.

Selasa, 19 September 2017

Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Materi Pokok           : Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Sub Materi                 : Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester    : V/ I

Sumber: BSE PKn Kelas V

Memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia

Semboyan bangsa Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika”, artinya meskipun terdiri dari aneka ragam budaya, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengokohkan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang mau menghargai perbedaan, dan bangsa yang senantiasa menghormati keragaman budaya yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Rintisan perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa telah dimulai sejak dikumandangkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Teks Sumpah Pemuda itu berisi tentang satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air yaitu Indonesia. Dengan ikrar yang dikemas dalam Sumpah Pemuda inilah, perjuangan yang masih bersifat kedaerahan bersatu padu untuk mewujudkan suatu kesatuan dalam menggalang kekuatan.

Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Dasar-dasar pembentukan jiwa nasional dipelopori oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik akhir sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sungguh luar biasa, betapa besar nilai kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita mulia, cita-cita mencapai Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia mampu menyatukan adat istiadat yang berbeda. Mampu menyatukan corak ragam budaya yang berbeda, mampu menyatukan bahasa yang berbeda untuk mewujudkan harapan satu. Tidak salah jika ada sebuah perumpamaan, “Jika sapu lidi itu sendiri, maka cukup mudah untuk dipatahkan, tetapi jika sapu lidi itu disatukan maka akan kuat dan sulit untuk dipatahkan.” Itulah sebuah nilai pentingnya persatuan dan kesatuan. Bahkan ada sebuah semboyan yang perlu untuk direnungkan bersama yaitu, ”Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Materi Pokok        : Berorganisasi
Sub Materi            : Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester     : V/ I

Sumber: upload.wikipedia.org
Perjuangan untuk meraih kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh Negara Jepang yang telah menjajah Indonesia. Bukan pula hadiah dari Belanda. Kemerdekaan juga bukan terjadi secara kebetulan. Kemerdakaan hadir karena ada perjuangan. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan ini dilalui dengan pengorbanan yang cukup besar. Tidak sedikit biaya yang dikorbankan. Bahkan banyak pejuang yang gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Berbagai bentuk perlawanan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah telah dilakukan. Meskipun saat itu perjuangan banyak yang masih bersifat kedaerahan.

Beberapa contoh pahlawan yang ikut melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, antara lain
sebagai berikut.
1. Sultan Agung melakukan perlawanan di Mataram.
2. Sultan Hassanudin melakukan perlawanan di Makassar.
3. Sultan Ageng Tirtoyoso melakukan perlawanan di Banten dan Jakarta.
5. Imam Bonjol melakukan perlawanan di Sumatera Barat.
6. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan di Jawa.
7. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar melakukan perlawanan di Aceh.
8. Pangeran Antasari melakukan perlawanan di Banjarmasin.

Selain itu, masih banyak pejuang yang tidak terhitung jumlahnya yang rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak ingin rakyat disiksa. Pada zaman penjajahan Belanda rakyat dipaksa untuk kerja rodi atau kerja paksa. Rakyat diharuskan menanam tanaman yang hasilnya sepenuhnya untuk kepentingan bangsa Belanda.

Setelah lepas dari penjajahan Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang masuk Indonesia dengan membawa semboyan Gerakan Tiga A, yaitu ”Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia.” Namun itu semua hanya siasat agar mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia.

Semboyan Gerakan Tiga A ternyata tidak terbukti. Bahkan keadaan rakyat Indonesia lebih buruk dari
sebelumnya. Rakyat Indonesia semakin sengsara. Untuk kepentingan perang, Jepang melakukan kerja paksa. Kaum laki-laki dipaksa bekerja di proyek-proyek pembangunan sarana militer. Kerja paksa itu dikenal dengan istilah romusha atau serdadu ekonomi.

Jepang juga mengikutkan para pemuda Indonesia untuk dilatih dalam bidang kemiliteran, seperti Peta, Heiho, dan Seinendan. Semua itu bertujuan agar para pemuda mau membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Para petani juga dipaksa untuk menjual beras kepada Jepang. Tentunya dengan harga yang sangat murah. Beras itu digunakan untuk memberi makan tentara Jepang yang sedang berperang. Akibatnya, banyak petani yang mengalami kelaparan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bernegara. Mulai saat itu pula bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan itu telah mewujudkan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Proklamasi kemerdekaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Adapun cita-cita bangsa dan tujuan negara adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Proklamasi yang kamu baca di atas mempunyai arti bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.
a. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, sejak 20 Mei 1908.
c. Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat. Sejak diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sebelum merdeka, bangsa Indonesia mempunyai rangkaian sejarah yang terbentuk dari berbagai usaha dan perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Indonesia dijajah karena Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan alam yang mengundang bangsa lain, seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang untuk menguasainya. Berkat kegigihan dalam mengusir penjajah tanpa mengenal lelah dan juga atas pertolongan dari Allah SWT, maka cita-cita untuk mencapai kemerdekaan itu terwujud.

Untuk itulah apa yang sudah diraih melalui perjuangan panjang perlu dijaga. Kegiatan kemerdekaan ini harus diisi dengan hal-hal yang positif. Berikan arti bagi para pejuang yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai kemerdekaan.

Kamis, 31 Desember 2015

Menghargai Keputusan Bersama

Materi Pokok        : Menghargai Keputusan Bersama
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester     : V/ II

Menghargai Keputusan Bersama

A. PENGERTIAN KEPUTUSAN BERSAMA
Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan atau disetujui. Siapa pun yang terikat dan terkait dengan hasil keputusan harus menaatinya. Sebuah keputusan bisa dibedakan yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi adalah keputusan yang dibuat sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Keputusan pribadi hanya berlaku untuk diri sendiri. Contoh keputusan pribadi bisa berupa setuju atau tidak setuju membeli barang atau hadiah yang akan diberikan dengan teman. Keputusan berangkat sekolah dengan berjalan kaki atau naik sepeda juga termasuk keputusan pribadi. 

Selain keputusan pribadi ada juga keputusan bersama. Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. Hasil keputusan bersama menjadi tanggung jawab bersama. Jika tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi yang sudah disahkan bersama juga. 

Dalam kehidupan organisasi, pengurus organisasi dituntut dapat mengambil keputusan secara baik dan tepat dalam mengatasi berbagai masalah. Demikian juga di sekolah, seorang ketua kelas atau ketua organisasi, tidak boleh bertin-dak sendiri atau mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan siswa atau anggota yang lain. Keputusan yang diambil haruslah merupakan keputusan bersama.

B. CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA
Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan bersama, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan dengan cara pemungutan suara terbanyak.

1. Musyawarah Mufakat
Musyawarah diartikan sebagai pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian suatu masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat sebagai hasil musyawarah. 

Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang paling baik. Sebab dengan musyawarah mufakat berarti semua orang yang terlibat dalam musyawarah menyatakan setuju terhadap keputusan yang diambil bersama. Agar dalam bermusyawarah dapat mencapai mufakat dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh peserta musyawarah, yaitu: 

1. Setiap orang diberi hak dan kebebasan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Prinsip ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 yang menjamin setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.
2. Pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta dalam musyawarah harus disertai dengan alasan yang masuk akal.
3. Pendapat harus disampaikan dengan niat yang baik untuk memenuhi kepentingan bersama. Jika dalam musyawarah terjadi perdebatan harus dimaksudkan untuk mencari putusan yang terbaik, dan bukan untuk mencari kemenangan diri sendiri atau kekalahan orang lain. Menghargai pendapat orang lain merupakan wujud pengamalan dari Pancasila, terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
4. Keempat, penyampaian pendapat juga harus dilakukan dengan sopan dan penuh kerendahan hati.
5. Dalam musyawarah lebih menonjolkan persamaan daripada perbedaan dari pendapat yang ada, sehingga akan mudah mencapai kesepakatan bersama.

2. Pemungutan Suara Terbanyak
Bentuk keputusan bersama yang kedua adalah keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak. Cara pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak akan dilakukan, apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat.

Dalam proses pemungutan suara, bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1) Mengacungkan tangan.
2) Berdiri dari tempat duduk.
3) Berpindah tempat sesuai dengan pilihan.
4) Menuliskan pilihan di atas kertas kemudian dikumpulkan.

Pengambilan keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak ini pada umumnya dilakukan oleh berbagai organisasi, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara dalam mengambil keputusan juga didasarkan atas suara terbanyak. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Voting dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Voting terbuka, yaitu voting yang dilakukan secara terbuka, di mana para peserta menyebutkan secara langsung apa yang menjadi pilihannya.
b. Voting tertutup, yaitu voting yang dilakukan secara tertutup, di mana para peserta menuliskan pilihannya pada selembar kertas.

C. BENTUK-BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA

1. Di lingkungan keluarga
a. Menetapkan Tata Tertib Keluarga
b. Membersihkan lingkungan rumah

2. Di lingkungan Sekolah
a. Pemilihan Ketua Kelas
b. Menentukan tujuan tempat wisata di lingkungan sekolah

3. Di lingkungan Masyarakat

a. Menjaga Keamanan
b. Kerja Bakti

D. SIKAP MEMATUHI KEPUTUSAN BERSAMA
Keputusan bersama, bersama dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Walaupun hasil keputusan kita tidak setuju, tetapi kita harus tetap mematuhi demi untuk kepentingan dan tujuan bersama.
Contohnya, keputusan tentang studi wisata. Pada awalnya sebagian siswa ingin studi wisata ke Candi Borobudur, Setelah dimusyawarahkan sebagian besar siswa menghendaki studi wisata ke Bali. Karena sebagian besar siswa memutuskan untuk studi wisata ke Bali, maka keputusan itu harus didukung sebagai keputusan bersama. Bagi yang kalah dalam pemungutan suara harus tetap ikut studi wisata ke Bali. Tidak boleh menolak dengan alasan karena studi wisata bukan pilihannya.
Sesuatu yang telah menjadi keputusan bersama adalah milik bersama. Semua bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Melaksanakan keputusan bersama harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena terpaksa.
Demikianlah seharusnya sikap yang demokratis. Mau mengakui kekalahan dan kekurangan diri sendiri dengan jujur. Mau mengakui kemenangan dan kelebihan orang lain dengan jujur.

Jenis-jenis Organisasi

Materi Pokok        : Jenis-jenis Organisasi
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester     : V/ II

Jenis-jenis Organisasi

Kamu tentu sudah tahu, ada banyak organisasi di lingkungan sekolah. Ada organisasi yang diikuti oleh para siswa, organisasi yang diikuti oleh para guru, dan organisasi yang diikuti oleh para orang tua atau wali siswa. Masing-masing organisasi yang ada di lingkungan sekolah tersebut mempunyai tujuan, kegiatan, peraturan, dan pengurus sendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Bentuk-bentuk organisasi yang ada di lingkungan sekolah antara lain :

1. Organisasi Kelas
Organisasi kelas adalah organisasi yang dibentuk di setiap kelas yang ada di sekolah. Organisasi kelas dibentuk untuk memudahkan para siswa dalam satu kelas itu untuk melaksanakan tugas-tugas kelas secara bersama-sama. Setiap organisasi kelas mempunyai Pengurus Kelas yang terdiri dari Ketua Kelas, Wakil Ketua Kelas, Sekretaris, dan Bendahara, di tambah dengan seksi-seksi tertentu sesuai kebutuhan, seperti seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Kesehatan.

2. Gugus Depan Pramuka
Gugus Depan Pramuka adalah organisasi di sekolah yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler Pramuka. Pramuka adalah kependekan dari Praja Muda Karana. Di setiap sekolah dibentuk satu Gugus Depan Pramuka yang terdiri dari kelompok putra dan kelompok putri. Masing-masing kelompok mempunyai kegiatan dan administrasi sendiri.
Pada umumnya, setiap sekolah mempunyai kelompok Gugus Depan Pramuka sesuai dengan usia siswanya. Setiap Gugus Depan Pramuka dibimbing oleh Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) dan dibina oleh seorang guru Pembina Gugus Depan. Sebutan untuk pembina Pramuka Siaga berbeda. Tergantung jenis kelaminnya. Pembina Siaga Putra dipanggil dengan Yanda (Ayahanda), dan Pembina Siaga Putri dipanggil dengan Bunda (Ibunda). Untuk Pramuka Peng¬galang dan Penengak, pembinanya dipanggil dengan Kakak.
Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh setiap Gugus Depan Pramuka di masing-masing sekolah. Ada kegiatan perkemahan, penjelajahan, bakti sosial, dan sebagainya. Mengikuti kegiatan pramuka sangat bermanfaat dan menyenangkan. Melalui kegiatan pramuka kamu bisa belajar mengatasi rintangan, belajar mandiri, belajar bekerja sama, dan belajar hal-hal yang berman¬faat lainnya.

3. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Masalah kesehatan merupakan masalah yang cukup penting di sekolah. Oleh karena itu, di sekolah dibentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Siswa dilatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktis yang berkaitan dengan kesehatan.
Contohnya penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), dan sebagainya. Keberadaan UKS sangat bermanfaat bagi warga sekolah untuk menangani masalah kesehatan warga sekolah.
Usaha Kesehatan Sekolah pada umumnya dibina oleh seorang guru yang telah berpengalaman dan pernah mengikuti pelatihan khusus di bidang kesehatan. Apakah siswa dapat menjadi anggota dan pengurus UKS? Pada dasarnya semua siswa dapat menjadi anggota dan pengurus UKS. Bahkan siswa yang telah mengikuti kegia¬tan pelatihan khusus dan dianggap mampu, bisa dijadikan Dokter Kecil di sekolah.

4. Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah pada umumnya beranggotakan para siswa, guru, dan karyawan di sekolah yang bersangkutan. Koperasi sekolah dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan). Pengurus koperasi sekolah terdiri dari para guru dan siswa. Semua siswa dapat menjadi anggota dan pengurus koperasi sekolah.
Kehadiran koperasi sekolah bermanfaat mem¬beri kemudahan dan keterampilan bagi warga sekolah. Jika sewaktu-waktu warga sekolah memerlukan alat tulis, tidak perlu membeli di luar sekolah, tetapi cukup membeli di koperasi sekolah. Harga peralatan sekolah di koperasi sekolah umumnya lebih murah dibandingkan harga di luar sekolah. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi sekolah juga akan dikembalikan lagi un¬tuk kepentingan sekolah. Distribusi keuntungan merupakan pengamalan prinsip koperasi sekolah, yaitu dari, oleh, dan untuk warga sekolah.

5. Organisasi Siswa Intra sekolah (OSIS)
Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS dibentuk di Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP dan SMA). OSIS adalah organisasi yang dibentuk untuk menampung aspirasi siswa-siswi seluruh sekolah tersebut. OSIS adalah bagian dari sekolah dan menampung kegiatan kokurikuler ekstra dan kegiatan ekstra kulikuler yang menunjang kurikulum sekolah.

6. Komite Sekolah
Selain organisasi sekolah yang beranggotakan siswa dan guru, ada juga organisasi sekolah yang terdiri dari orang tua siswa dan warga masyarakat sekitar sekolah. Organisasi itu yang disebut Komite Sekolah.
Komite sekolah dibentuk dengan tujuan membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah terlibat dalam perencanaan dan pengembangan program peningkatan mutu sekolah. Program dan kegiatan sekolah merupakan hasil kesepakatan bersama antara kepala sekolah, para guru, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Pengurus Komite Sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, wakil sekolah, wakil orang tua siswa, tokoh pendidikan, dan tokoh agama yang mem¬punyai kepedulian terhadap kemajuan sekolah.

7. Perpustakaan
Perpustakaan didirikan untuk memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh buku. Perpustakaan dikelola oleh penanggung jawab perpustakaan, yaitu seorang guru atau staf dari pegawai sekolah dan siswa. Pengurus perpustakaan bertugas menjaga perpustakaan secara bergiliran. Selain dapat membaca banyak buku, pengurus perpustakaan dapat belajar berorgani¬sasi. Mereka belajar cara membagi pekerjaan dan menyelesaikan masalah bersama-sama.

B. ORGANISASI YANG ADA DI MASYARAKAT

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Rukun Tetangga atau RT adalah organisasi di lingkungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kedekatan tempat tinggal yang saling bertetangga. Anggotanya terdiri dari para kepala keluarga yang saling bertetangga. Tujuannya untuk membina kerukunan hidup antar tetangga.
Setiap RT mempunyai pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Setiap RT juga mempunyai program kerja, misalnya program kebersihan lingkungan, pemeliharaan jalan dan selokan, dan peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu RT juga mempunyai tugas membantu kelancaran administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. beberapa Rukun Tetangga kemudian menggabungkan diri dalam satu Rukun Warga (RW). Satu RW biasanya terdiri antara 4 sampai 5 RT atau lebih.
Rukun Warga bertujuan untuk membina dan mengembangkan kerjasama antar RT. Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.

2. Organisasi Wanita
Ibu-ibu yang ada di satu lingkungan RT biasanya membentuk organisasi yang disebut dengan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK bertujuan untuk membina kesejahteraan keluarga dari masing-masing rumah tangga.
Program kerjanya biasanya berupa penyuluhan dan pembinaan kehidupan berkeluarga. Untuk melakukan program tersebut, setiap PKK RT dibentuk beberapa kelompok Dasa Wisma. Setiap kelompok Dasa Wisma beranggotakan sekitar 10 keluarga. Setiap kelompok Dasa Wisma mempunyai nama-nama sendiri. Seperti kelompok Dasa Wisma Anggrek, kelompok Dasa Wisma Melati, dan sebagainya.

3. Organisasi Pemuda

Organisasi kepemudaan yang bersifat umum antara lain adalah Karang Taruna. Karang Taruna beranggotakan seluruh pemuda dan remaja yang ada di lingkungan masyarakat desa atau kelurahan. Organisasi Karang Taruna bertujuan membina dan mengembangkan bakat dan minat para pemuda dan remaja. Karena itu, program kegiatan Karang Taruna biasanya meliputi kegiatan di bidang olah raga, kesenian, keterampilan, wira usaha, keagamaan, dan sebagainya.
Para pemuda dan remaja yang tergabung dalam kegiatan keagamaan biasanya membentuk
organisasi keagamaan remaja. Misalnya Remaja Masjid, Pemuda Gereja, Pemuda Hindu, dan sebagainya.

4. Organisasi Keagamaan
Di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalmu juga ada organisasi keagamaan. Tujuannya untuk meningkatkan dan membina kehidupan beragama. Misalnya Kelompok Pengajian, Jama’ah Tahlil, Kelompok Kebaktian, Kelompok Muslimat, dan sebagainya. Anggota organisasi keagamaan berasal dari pemeluk agama yang bersangkutan dan dipimpin oleh tokoh agama yang bersangkutan.

5. Organisasi Desa/ Kelurahan
Pada tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia juga terdapat organisasi desa atau kelurahan. Misalnya Badan Perwakilan Desa (BPD), Dewan Kelurahan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan.
Badan Perwakilan Desa adalah organisasi perwakilan masyarakat desa yang anggotanya dipilih melalui pemilihan secara demokratis. Tugas utamanya adalah membantu dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Pada kelurahan organisasi perwakilan masyarakat tersebut disebut dengan Dewan Kelurahan.
Sedang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ K) adalah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa/kelurahan untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan. Karena itu, pengurus LPMD/K biasanya terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan orang-orang yang dipandang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan desa/kelurahan.

6. Koperasi Unit Desa
Masyarakat desa pada umumnya adalah petani. Setiap petani pasti membutuhkan pupuk agar tanamannya tumbuh subur. Mereka dapat membeli pupuk yang mereka butuhkan dari KUD yang ada di desanya. KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan salah satu organisasi yang ada di desa. KUD berfungsi untuk membantu menyejahterakan warga desa.

C. PERAN SERTA DALAM ORGANISASI DI SEKOLAH

1. Dasar Hukum Organisasi Kebebasan Berorganisasi
Republik Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk berorganisasi. Hal itu dijamin secara hukum melalui UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Selanjutnya UUD 1945 amandemen terakhir, Pasal 28E ayat 3, “Setiap orang berhak atas ke-bebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Yang berarti semua warga negara dijamin untuk mendirikan organisasi. Selama organisasi itu memiliki manfaat bersama dan tidak bertentangan dengan dasar negara, Pancasila.
Tata cara mengemukakan pendapat dalam berserikat dan berkumpul pun diatur dengan Undang-undang. Misalnya ketika kita memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk organisasi, maka kita pun harus bertanggung jawab atas organisasi yang dibuat. Selain itu kebebasan yang bertanggung jawab berarti:
Ø Dalam mengemukakan pendapat tersebut kita tak lupa memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain (tidak ingin menang sendiri)
Ø Dalam berorganisasi kita harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tempat organisasi itu didirikan, misalnya norma agama, kesopanan, hukum yang berlaku dan sebagainya
Berikut ini beberapa Undang-undang tentang kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, antara lain:
a. UU RI No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
b. UU RI No. 31 tahun 2002 tentang partai politik
c. UU RI No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
d. UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

2. Alasan dan manfaat berorganisasi di sekolah

Dalam memilih organisasi di sekolah kamu harus mempunyai alasan yang tepat. Kamu memilih suatu organisasi di sekolah bisa karena tujuannya sesuai dengan keinginanmu. Atau karena kegiatannya sesuai dengan bakat dan minatmu. Kamu memilih organisasi di sekolah karena sesuai dengan keinginan, minat dan bakatmu, dan bukan karena ikut-ikutan teman. Juga kamu memilih organisasi bukan karena terpaksa, atau takut kepada guru.
Berpartisipasi aktif dalam organisasi di sekolah dapat membantu mengembangkan diri dalam belajar dan membentuk kepribadianmu. Beberapa manfaat yang kamu dapatkan dalam berorganisasi di sekolah antara lain adalah:
a. dapat membantu kemajuan belajar.
b. dapat membantu mengembangkan bakat dan minat d bidang tertentu.
c. dapat belajar menjadi pemimpin.
d. dapat belajar menyelesaikan masalah.
e. dapat belajar bekerjasama dengan orang lain.

3. Kerjasama dan Musyawarah dalam Organisasi di Sekolah
Kerjasama dan musyawarah adalah cara dan perilaku yang harus dikembangkan dalam organisasi di sekolah. Mengembangkan kerjasama dan melakukan musyawarah berarti telah mengamalkan Pancasila. Terutama mengamalkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai bangsa Indonesia, kita memang wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berorganisasi

Materi Pokok        : Berorganisasi
Mata Pelajaran     : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester     : V/ II

Berorganisasi

A. Pengertian Organisasi
Organisasi merupakan bentuk perkumpulan antara dua orang/lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

B. Tujuan Organisasi
Kamu tentu sudah tahu bahwa organisasi di dalam masyarakat banyak jenisnya. Di sekolah ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Pramuka, Organisasi Kesenian, Palang Merah Remaja(PMR), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dll. Demikian pula di masyarakat lingkungan sekitarmu, ada organisasi Desa, RT, Karang Taruna, PKK dan sebagainya.
Setiap organisasi mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan kepentingan dan kemauan bersama para anggotanya. Tujuan organisasi ditetapkan bersama oleh para anggota dengan cara musyawarah. Setiap organisasi yang diben¬tuk mempunyai tujuan yang berbeda sesuai keinginan dan kemauan anggotanya. Organisasi Pramuka berbeda tujuannya dengan organisasi siswa di bidang kesenian. Demikian pula, organi¬sasi koperasi siswa di sekolah berbeda tujuannya dibandingkan dengan organisasi Pramuka. 

C. Anggota Organisasi
Kamu pasti tahu bahwa setiap organisasi mem¬punyai anggota, karena organisasi dibentuk oleh anggota-anggotanya. Anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Seperti organisasi kelas beranggotakan para siswa yang berasal dari kelas yang sama. Organisasi Desa beranggotakan orang-orang yang rumahnya berdekatan atau bertetangga di dalam batas wilayah tertentu Setiap anggota dalam organisasi mempunyai hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Demikian pula, setiap anggota organisasi harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, setiap anggota harus saling bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah. Kerja sama dan musyawarah merupakan kebiasaan yang baik yang harus dilakukan oleh semua anggota organisasi agar tujuan dan kepentingan bersama dalam organisasi dapat tercapai dengan baik. 

D. Unsur-unsur dan ciri-ciri dalam Organisasi
Banyak hal yang harus ada di dalam organisasi. Semua itu harus dipenuhi agar tujuan bisa tercapai. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.
a. Pengurus organisasi, terdiri atas beberapa orang yang terpilih sebagai pengurus.
b. Kerja sama, yaitu sistem kerja yang dilakukan oleh setiap anggota sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.
c. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu cita-cita dari para pengurus dan anggota dari organisasi tersebut.
Adapun ciri-ciri dalam organisasi adalah sebagai berikut:
a. Dapat dikenal dan saling mengenal. Organisasi terdiri atas anggota yang sudah saling mengenal karena mereka sering bertemu dalam berbagai kegiatan. Pada umumnya, anggota dari suatu organisasi memiliki kartu anggota.
b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda. Namun, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan kesatuan kegiatan.
c. Setiap anggota organisasi memiliki tugas yang berbeda. Pengurus atau pun anggota memiliki bidang kerja yang telah ditentukan sebelumnya.
d. Setiap orang memberikan sumbangan berupa pemikiran dan tenaga agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
e. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Sebuah organisasi dijalankan oleh para pengurus yang dipilih dari anggota organisasi tersebut. Mereka diberi kewenangan untuk mengatur dan menjalankan organisasi.
f. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Pendirian sebuah organisasi harus dilandasi tujuan yang jelas, agar dapat dicapai dengan langkah-langkah yang lebih mudah. 

E. Struktur dan tugas pengurus organisasi
Secara umum, organisasi terdiri atas ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi. Mereka disebut juga pengurus organisasi. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka setiap pengurus akan mendapatkan tugas. Setiap pengurus memiliki tugas yang berbeda-beda. Berikut ini pembagian tugas setiap pengurus organisasi.
a. Ketua
Ketua adalah seorang pemimpin organisasi. Tugas ketua antara lain:
1) mengurus organisasi,
2) memimpin rapat organisasi,
3) menandatangani surat, dan
4) bertanggung jawab ke dalam dan keluar organisasi.
b. Sekretaris
Sekretaris adalah pengurus organisasi yang diserahi pekerjaan surat - menyurat. Tugas sekretaris antara lain:
1) membuat surat-surat yang diperlukan,
2) mencatat surat yang keluar dan surat yang masuk, dan
3) membuat agenda kegiatan.
c. Bendahara
Bendahara adalah pengurus keuangan dalam sebuah organisasi. Tugas bendahara antara lain:
1) mengurusi keuangan organisasi,
2) membuat laporan tertulis tentang keuangan organisasi, dan
3) mencatat pemasukan dan pengeluaran uang.
d. Seksi-seksi
Seksi-seksi merupakan bagian dari organisasi yang bertugas mengurus urusan tertentu. Ada beberapa macam seksi, misalnya seksi keamanan, seksi kebersihan, dan seksi hubungan masyarakat. 

F. Pemilihan Kepengurusan Organisasi
Pemilihan kepengurusan suatu organisasi ada dua macam, yaitu:
a. Penunjukan Langsung
Cara pemilihan kepengurusan ini berdasarkan suara bulat dari segenap yang hadir. Penunjukan langsung disebut juga dengan sistem aklamasi. Aklamasi diadakan untuk menunjuk ketua or¬ganisasi. Setelah mencapai suara bulat, barulah dilengkapi dengan pengurus lainnya. Pemilihan pengurus lainnya diserahkan kepada ketua terpilih.
b. Pemilihan
Proses pemilihan pengurus organisasi melalui beberapa tahapan. Pertama, pembentukan panitia pemilihan pengurus organisasi. Kedua, pendaftaran calon pengurus. Ketiga, para calon mengadakan kampanye yang bertujuan memperkenalkan program kerja seandainya terpilih. Namun, ada juga yang tanpa kampanye. Keempat, proses pemilihan secara langsung. Kelima, penghitungan suara. Setelah dihitung secara terbuka, lalu ditentukan pemenang sesuai urutan dari jumlah terbanyak. Seorang calon dikatakan sah terpilih jika perolehan suaranya 50% ditambah 1 dari sejumlah pemilih yang sah. Keenam, panitia mengumumkan hasil pemilihan sesuai ketentuan sebelumnya. 

G. Manfaat Berorganisasi
Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Salah satu wadah untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah melalui organisasi. Mengikuti sebuah organisasi mempunyai beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut.
a. Melatih menjadi pemimpin
b. Kerja sama
c. Disiplin
d. Saling percaya