Sub Materi : Contoh Peraturan Perundang-undangan
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/ Semester : V/ I
 |
| Sumber: commons.wikimedia.org |
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
Untuk pemberantasan tindak korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab I pasal 3: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”
Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Apa sebenarnya korupsi itu? Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud “Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara nyata melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Tindak pidana korupsi banyak merugikan negara. Selain kerugian biaya, juga kerugian moral. Dana yang semestinya untuk biaya pembangunan, biaya pendidikan, biaya menyantuni fakir miskin, bahkan untuk bencana alam, terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Berapa banyak kerugian negara yang harus ditanggung akibat tindak korupsi yang dilakukan Edi Tansil? Selain itu di negara yang banyak terjadi tindak korupsi akan mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Untuk pemberantasan korupsi ini, masyarakat juga diharapkan dapat berperan serta. Bahkan bagi masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dilindungi. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 yang berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”
Bagi masyarakat yang telah berjasa berperan aktif dalam mencegah tindak pidana korupsi akan mendapat penghargaan. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab V Pasal 42 berbunyi: “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”
Peraturan Perundang-undangan tentang Narkotika
Tahukah kamu tentang narkotika? Narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika telah banyak merusak masa depan anak bangsa.
Persoalan narkotika manjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Lewat narkotika inilah masa depan bangsa dihancurkan, yaitu melalui generasi mudanya. Jika generasi muda sudah menjadi pecandu narkoba, maka masa depan bangsa akan suram. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana bagi penanam, penjual, maupun pemakai dengan ancaman pidana. Hal ini tampak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab XII, pasal 78 sampai 99.
Peran serta masyarakat dalam tindak pencegahan sangat dibutuhkan. Sebagaimana pada Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Bab IX pasal 57 menyebutkan, “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.”
Pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang memberikan laporan. Saat ini bermunculan pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak untuk memberantas peredaran narkotika. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa melakukan upaya pencegahan peredaran narkoba. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah yang harus pula didukung oleh semua lapisan masyarakat. Narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki jaringan internasional. Untuk itulah dibutuhkan keseriusan dalam menangani masalah ini agar generasi muda bangsa terselamatkan dari pengaruh narkotika dan obat terlarang lainnya.
Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak
Pajak meliputi semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai. Selain pemerintah pusat, ada juga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Hal itu diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Peraturan tentang pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000.
Siapa sebenarnya yang disebut wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Pemasukan negara Indonesia banyak dari pajak. Pembangunan Negara ini banyak didanai oleh hasil pajak.
Untuk itulah, setiap warga diharapkan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak yang dikumpulkan dari rakyat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan untuk kepentingan rakyat juga. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun kenyataannya masih banyak yang kurang sadar akan kewajiban membayar pajak.
Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak
Untuk melindungi anak-anak yang kurang beruntung itu, diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002. Mengapa harus ada undangundang tentang perlindungan anak? Undang-Undang ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur kehidupan anak Indonesia dan menjamin hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan layak sesuai dengan harkat dan martabatnya.
Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur pulamengenai perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi kepada anak. Telah kamu ketahui bersama bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki peran utama untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.
Peraturan Perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya yang sampai menimbulkan korban adalah karena pelanggaran terhadap lalu lintas. Ada yang tidak memakai helm, kecepatan yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Semua ini merupakan bentuk pelanggaran yang dapat berakibat buruk bagi pengendara.
Jika Undang-Undang yang sudah dibuat dipatuhi, maka akan tercipta suasana yang baik. Namun terkadang masih banyak yang melanggar undang-undang yang dibuat. Maka akibatnya adalah terjadi musibah yang tidak diinginkan.
0 komentar:
Posting Komentar